Penanggulangan Banjir di Jakarta, Kementerian ATR/BPN Dukung Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Sungai Ciliwung

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID – Dalam upaya mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda Jakarta, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan dukungan penuh terhadap program normalisasi Sungai Ciliwung. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah dalam pengadaan tanah guna memperlancar proyek ini.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah dan Pengendalian Banjir di Jakarta yang berlangsung di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Kamis (13/03/2025). Dalam rapat ini, pemerintah membahas langkah-langkah konkret dalam pengadaan tanah yang diperlukan untuk pelebaran sungai guna meningkatkan kapasitas tampungan air.

“Tugas utama kami adalah mendukung Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan tanah untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Pengadaan tanah ini mencakup area dari Pengadegan hingga Rawajati dengan total luas sekitar 11 hektare dan panjang 16 kilometer,” ujar Nusron Wahid.

Dalam diskusi tersebut, pemerintah juga memastikan bahwa proses pembebasan lahan akan dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nusron Wahid menekankan pentingnya keabsahan kepemilikan tanah agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Pemprov DKI Jakarta akan membeli lahan dari warga yang terdampak, dengan tujuan utama untuk pelebaran sungai. Ini akan meningkatkan kapasitas aliran air, sehingga dapat mengurangi risiko banjir,” jelasnya.

Penetapan lokasi (Penlok) proyek ini ditargetkan rampung pada akhir Maret 2025, sementara proses pengadaan tanah diharapkan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan demikian, pada awal Juni, proyek fisik dapat segera dimulai setelah lahan dinyatakan bersih dari sengketa.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa proses normalisasi akan dilakukan dengan pendekatan yang humanis tanpa menimbulkan keresahan bagi warga terdampak.

“Kami berkomitmen untuk tidak melakukan penggusuran secara paksa. Semua tahapan akan dijalankan dengan koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta masyarakat yang terdampak. Jika normalisasi ini berjalan sesuai rencana, sekitar 40 persen potensi banjir di Jakarta dapat diatasi secara efektif,” ujar Pramono Anung.

Proyek normalisasi Sungai Ciliwung ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam pengendalian banjir yang kerap melanda ibu kota, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di Jakarta dan sekitarnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri PUPR, Dody Hanggodo; Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti; sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PUPR; jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; serta Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta, Alen Saputra, beserta jajaran terkait. (rel)