Wamen Ossy Dermawan Tanam Pisang di Jembrana, Wujud Penataan Akses Tanah Ulayat

BALI, HARIANOKUSELATAN.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bersama masyarakat Desa Asahduren, Kabupaten Jembrana, Bali, melakukan penanaman pisang Cavendish di tanah ulayat pada Jumat (28/2/2025). Kegiatan ini menjadi simbol upaya penataan akses terhadap tanah ulayat pertama di Indonesia.

Dalam sambutannya, Ossy Dermawan menegaskan bahwa sertifikasi tanah ulayat di Desa Asahduren telah memberikan dampak positif bagi masyarakat adat setempat.

“Tanah ulayat yang selama ini menjadi warisan desa adat kini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ini adalah langkah maju, karena masih banyak tanah ulayat di Indonesia yang belum dikelola secara optimal,” ujarnya, Senin (24/3/2025).

Desa Asahduren merupakan bagian dari komunitas adat di Bali yang menerima sertifikasi tanah ulayat pada 2023 dari Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam mengelola lahannya.

Untuk mendukung pemanfaatan tanah ulayat secara produktif, Kementerian ATR/BPN menggandeng PT Nusantara Segar Abadi (NSA) guna memberikan akses ekonomi kepada masyarakat. Bentuk dukungan yang diberikan mencakup penyediaan bibit, alat pertanian, pendampingan teknis, hingga kepastian pasar melalui skema offtaker untuk hasil panen pisang Cavendish.

“Saya mengimbau semua pihak, baik masyarakat adat yang diwakili oleh Bendesa Adat maupun PT NSA, untuk membangun sinergi yang kuat. Kenali tantangan yang ada, bantu masyarakat agar mereka bisa mengelola tanah ini dengan baik, serta jaga komitmen sesuai kesepakatan yang telah dibuat,” ujar Wamen Ossy.

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, mengungkapkan bahwa program ini melibatkan 900 kepala keluarga dan mencakup lahan seluas 9.800 meter persegi. Menurutnya, pisang Cavendish dipilih karena memiliki nilai ekonomi tinggi, permintaan pasar yang stabil, serta teknik budidaya yang relatif mudah diterapkan oleh masyarakat lokal.

“Kami berharap inisiatif ini menjadi contoh pengelolaan tanah ulayat yang produktif dan berkelanjutan sesuai dengan potensi wilayahnya,” kata Yulia.

Turut hadir dalam acara ini, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Daging; serta sejumlah pejabat daerah. Acara ini juga dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana.

Dengan adanya program ini, diharapkan tanah ulayat di Indonesia dapat dikelola secara lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat adat.  (rel)