Hasto Kristiyanto Diduga Atur Suap untuk untuk Loloskan Harun Masiku ke Kursi DPR

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Jumat , 14 Mar 2025 - 22:00

Berbagai Cara Dilakukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk Loloskan Harun Masiku ke Kursi DPR. -Foto: Ayu Novita.-

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, diduga terlibat dalam upaya suap untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI. Dugaan ini diungkap oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Jumat, 14 Maret 2025.

Dalam persidangan, Jaksa KPK mengungkap bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 1 pada 20 September 2018. Dapil ini meliputi wilayah Palembang, Lubuklinggau, Banyuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara.

Sejumlah nama yang masuk dalam DCT tersebut antara lain:

Nazarudin Kiemas

Darmadi Djufri

Riezky Aprilia

Diah Okta Sari

Doddy Julianto Siahaan

Harun Masiku

Sri Suharti

Irwan Tongari

Namun, pada 26 Maret 2019, salah satu calon legislatif, Nazarudin Kiemas, meninggal dunia. Menindaklanjuti hal ini, KPU Provinsi Sumatera Selatan kemudian mencoret namanya dari daftar calon tetap pada 16 April 2019. Pemilu pun tetap berlangsung pada 17 April 2019, dan KPU RI melakukan rekapitulasi suara secara nasional.

hasto kristiyanto diduga atur suap untuk untuk loloskan harun masiku ke kursi dpr                             jakarta, harianokuselatan.id - sekretaris jenderal pdi perjuangan, hasto kristiyanto, diduga terlibat dalam upaya suap untuk meloloskan harun masiku sebagai anggota dpr ri. dugaan ini diungkap oleh jaksa komisi pemberantasan korupsi (kpk) dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) jakarta pada jumat, 14 maret 2025.
dalam persidangan, jaksa kpk mengungkap bahwa komisi pemilihan umum (kpu) telah menetapkan daftar calon tetap (dct) anggota dpr ri untuk daerah pemilihan (dapil) sumatera selatan 1 pada 20 september 2018. dapil ini meliputi wilayah palembang, lubuklinggau, banyuasin, musi rawas, dan musi rawas utara.
baca juga:cetak 35 poin, megawati hangestri raih mvp 
baca juga:timnas indonesia pecahkan rekor! market value tembus 36 juta euro
sejumlah nama yang masuk dalam dct tersebut antara lain:
nazarudin kiemas
darmadi djufri
riezky aprilia
diah okta sari
doddy julianto siahaan
harun masiku
sri suharti
irwan tongari
namun, pada 26 maret 2019, salah satu calon legislatif, nazarudin kiemas, meninggal dunia. menindaklanjuti hal ini, kpu provinsi sumatera selatan kemudian mencoret namanya dari daftar calon tetap pada 16 april 2019. pemilu pun tetap berlangsung pada 17 april 2019, dan kpu ri melakukan rekapitulasi suara secara nasional.
berdasarkan hasil rekapitulasi yang diumumkan pada 21 mei 2019, pdi perjuangan memperoleh total 145.752 suara untuk dapil sumsel 1. rinciannya sebagai berikut:
riezky aprilia: 44.402 suara
darmadi djufri: 26.103 suara
doddy julianto siahaan: 19.776 suara
diah oktasari: 13.310 suara
harun masiku: 5.699 suara
sri suharti: 5.699 suara
irwan tongari: 4.240 suara
baca juga:kementrian komunikasi dukung penuh proses penegakan hukum dugaan korupsi pdns
baca juga:eks ketua kpk firli bahuri ajukan preperadilan kedua
dengan hasil tersebut, riezky aprilia berada di posisi teratas dan berhak mendapatkan kursi dpr ri. namun, dalam rapat pleno dpp pdi perjuangan pada 22 juni 2019, partai memutuskan untuk mengupayakan agar harun masiku yang memperoleh suara lebih sedikit bisa menggantikan posisi riezky.
menurut jaksa kpk, hasto kristiyanto kemudian menugaskan donny tri istiqomah, anggota tim hukum pdi perjuangan, untuk mengajukan gugatan ke mahkamah agung (ma) serta mencari cara agar harun masiku bisa dilantik sebagai anggota dpr ri. selain itu, hasto juga meminta saeful bahri untuk mengurus peralihan kursi di kpu ri.
pada juli 2019, dpp pdi perjuangan kembali menggelar rapat pleno yang menetapkan bahwa harun masiku harus mendapatkan pelimpahan suara dari nazarudin kiemas. berdasarkan keputusan ini, hasto memerintahkan tim hukumnya untuk mengajukan permohonan resmi ke kpu ri.
kemudian, pada 31 agustus 2019, hasto bersama donny tri istiqomah mendatangi kantor kpu ri dan menemui komisioner wahyu setiawan. dalam pertemuan tersebut, hasto meminta agar kpu mengakomodasi permohonan penggantian calon terpilih dari riezky aprilia ke harun masiku. namun, permintaan ini tak kunjung dikabulkan.
tak berhenti di situ, dpp pdi perjuangan kemudian meminta fatwa kepada mahkamah agung karena terjadi perbedaan tafsir terkait penetapan caleg terpilih. ma akhirnya mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa penetapan caleg terpilih menjadi kewenangan partai politik.
jaksa juga mengungkap bahwa pada saat fatwa ma diterbitkan, hasto dan harun masiku berada di ruangan ketua ma hatta ali. setelah itu, pada september 2019, saeful bahri menghubungi agustiani tio fridelina, kader pdi perjuangan yang memiliki kedekatan dengan wahyu setiawan, untuk mengupayakan perpindahan kursi tersebut.
baca juga:iwo indonesia oku selatan bagikan takjil ke pengguna jalan
baca juga:pemerintah lakukan pendataan warga miskin ekstrem
dalam percakapan whatsapp yang diungkap di persidangan, agustiani mengirimkan surat fatwa ma kepada wahyu setiawan dan mendapat balasan "siap, mainkan," yang kemudian dijawab dengan "ok" oleh agustiani. selanjutnya, saeful bahri yang bertindak atas perintah hasto menemui riezky aprilia di singapura untuk meminta agar dirinya mundur dari kursi dpr ri, namun permintaan itu ditolak.
pada 27 september 2019, hasto kembali bertemu langsung dengan riezky di kantor dpp pdi perjuangan. dalam pertemuan tersebut, hasto kembali meminta riezky untuk mundur, bahkan menahan surat undangan pelantikannya. namun, riezky tetap menolak.
jaksa kpk lebih lanjut membeberkan bahwa hasto dan harun masiku kemudian berusaha menyuap wahyu setiawan agar permintaan mereka dipenuhi. pada desember 2019, donny tri istiqomah berkomunikasi dengan agustiani tio fridelina dan wahyu setiawan untuk membahas biaya pelolosan harun masiku. saat itu, wahyu setiawan meminta imbalan sebesar rp1 miliar.
“permintaan tersebut dilaporkan kepada hasto kristiyanto dan terdakwa menyetujuinya,” ujar jaksa kpk.
atas perbuatannya, hasto kristiyanto didakwa dengan pasal 5 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp jo. pasal 64 ayat 1 kuhp terkait tindak pidana korupsi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SABTU 15 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan