Mendagri Dorong PSU Gunakan APBD, Daerah Diminta Pangkas Anggaran Tak Efisien

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Jumat , 07 Mar 2025 - 19:20

Mendagri: Pemungutan Suara Ulang Diusahakan Tidak dari APBN. -Foto: Anisha Aprilia.-

mendagri dorong psu gunakan apbd, daerah diminta pangkas anggaran tak efisien                            jakarta, harianokuselatan.id - menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (psu) di berbagai daerah diupayakan untuk tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn). 
sebagai gantinya, pemerintah daerah didorong untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) masing-masing.
baca juga:2 pasangan calon bupati-wakil bupati empat lawang, jm dan hba terus galang dukungan
baca juga:politisi nasdem ahmad ali diduga terlibat suap pemilihan ketua mpr
menurut tito, awalnya ada usulan agar psu di papua dibiayai oleh apbn, namun setelah melalui pembahasan, akhirnya pemerintah daerah setempat menyanggupi menggunakan apbd.
"saya berusaha agar psu tidak menggunakan apbn. tadinya papua mengajukan apbn, tetapi setelah rapat pagi ini, mereka sepakat untuk menggunakan apbd," kata tito di kompleks istana kepresidenan, jumat (7/3).
baca juga:berdarah surabaya, bintang eredivisie dean james antusias gabung timnas indonesia
baca juga:tolak arsenal & liverpool, joshua kimmich pilih bertahan di bayern munich
daerah diminta pangkas anggaran tak prioritas
tito menjelaskan bahwa pendanaan psu akan disesuaikan dengan kemampuan apbd kabupaten terlebih dahulu. jika anggaran kabupaten tidak mencukupi, maka akan dialihkan ke apbd provinsi.
ia juga meminta pemerintah daerah untuk memangkas anggaran yang tidak efisien, seperti biaya makan dan minum yang dinilai berlebihan, agar dana bisa dialokasikan untuk psu.
"sebagian besar daerah setuju psu dibiayai apbd masing-masing. banyak anggaran daerah yang tidak efisien. saya minta mereka mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, seperti anggaran makan minum yang mencapai miliaran rupiah, agar dana bisa digunakan untuk psu," tegasnya.
baca juga:dewan pers umumkan 9 anggota baru, sertijab tunggu sk presiden
baca juga:kasus dugaan gratifikasi rp21,5 miliar, eks pejabat djp m haniv diperiksa kpk
6 daerah masih hitung kemampuan apbd untuk psu
tito mengungkapkan bahwa dari 14 daerah yang akan menggelar psu, mayoritas menyatakan sanggup membiayainya melalui apbd setelah dilakukan evaluasi. namun, masih ada 6 daerah yang sedang menghitung kembali kemampuan anggarannya.
"bukan berarti daerah tidak mampu membiayai psu, mereka masih menghitung ulang. dari 14 psu, ada 10 yang sudah pasti menggunakan apbd, sementara 6 daerah lainnya masih melakukan kajian ulang," ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SABTU 8 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan