Kolaborasi Lintas Sektoral Kunci Sukses Reforma Agraria, Dirjen Penataan Agraria dalam Asia Land Forum 2025

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID – Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati, menegaskan bahwa keberhasilan Reforma Agraria memerlukan kerja sama lintas sektor. Menurutnya, program ini tidak bisa dijalankan hanya oleh ATR/BPN, tetapi membutuhkan dukungan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Reforma Agraria bukan hanya tanggung jawab ATR/BPN saja. Kita perlu dukungan, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, serta pihak terkait lainnya. Semua pemangku kepentingan harus bekerja sama, bukan sekadar bekerja secara terpisah," ujar Yulia dalam sesi Panel Diskusi Asia Land Forum 2025 di Mercure Jakarta Batavia, Rabu (19/02/2025).

Dirjen Penataan Agraria menekankan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi Reforma Agraria adalah masih kuatnya ego sektoral antarinstansi. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk memperkuat koordinasi guna mengatasi persoalan tumpang tindih pengelolaan lahan.

"Keberhasilan Reforma Agraria sangat bergantung pada harmonisasi kebijakan dan peraturan yang lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, keterlibatan organisasi masyarakat sipil (CSO), akademisi, kelompok masyarakat, serta aparat penegak hukum (APH) juga sangat diperlukan," tambahnya.

Selain untuk menyelesaikan konflik agraria, kolaborasi ini juga bertujuan agar manfaat Reforma Agraria benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya petani dan kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor agraria. "Reforma Agraria harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di garis depan perjuangan hak atas tanah," tegas Yulia.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keterbatasan akses terhadap kepemilikan lahan masih menjadi hambatan besar dalam peningkatan kesejahteraan petani. Padahal, sektor pertanian merupakan penyumbang utama tenaga kerja dan pendapatan bagi Indonesia.

Dalam diskusi panel ini, turut hadir sebagai narasumber Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko; Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika; serta perwakilan dari kementerian dan akademisi. Yulia Jaya Nirmawati juga didampingi oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria. (rel)