KPK Tahan Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Suap dan Perintangan Penyidikan

Jakarta, –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (HK), pada Kamis (20/2/2025). Penahanan itu dilakukan setelah HK terseret dalam dua kasus besar yang sedang diselidiki oleh KPK, yaitu dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus suap Harun Masiku (HM).

 

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengonfirmasi bahwa HK ditahan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari, mulai dari tanggal 20 Februari hingga 11 Maret 2025. Penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

 

 

“Sebelumnya, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 53 saksi serta enam ahli untuk memperdalam kasus ini,” ujar Setyo dalam keterangan yang disampaikan melalui kanal YouTube KPK, Kamis (20/2/2025).

 

Pada 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan HK sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024. Dalam perkara ini, HK diduga terlibat dalam usaha untuk menggagalkan atau merintangi proses penyidikan kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024 yang dilakukan oleh Harun Masiku (HM), bersama Saeful Bahri (SB). Pemberian suap itu melibatkan Wahyu Setiawan (WS) Anggota KPU dan Agustiani Tio F. (ATF), yang kini juga tengah diproses hukum.

 

 

Berdasarkan hasil penyidikan KPK, HK berperan dalam beberapa peristiwa yang merugikan proses hukum, di antaranya:

 

Perintah kepada Nur Hasan: Pada 8 Januari 2020, saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa pihak, HK diduga memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi yang biasa digunakan oleh HK, untuk menghubungi Harun Masiku. HK meminta agar HM segera membuang ponselnya ke dalam air dan melarikan diri, yang membuat HM berhasil menghindari penangkapan hingga kini.