Pengacara Ungkap Dugaan Kebohongan dalam Kasus Korupsi PUPR Banyuasin

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Kamis , 20 Feb 2025 - 18:45

Pengacara Tersangka Korupsi Proyek PUPR Banyuasin Sebut Keterangan Kejati Bohong Belaka. -Foto: Ist.-

pengacara ungkap dugaan kebohongan dalam kasus korupsi pupr banyuasin                            palembang, harianokuselatan.id - tim kuasa hukum tersangka ari marta redho (amr) mengungkap dugaan adanya pembohongan publik dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek di dinas pupr banyuasin. salah satu yang disoroti adalah perbedaan informasi mengenai audit kerugian negara.
menurut pengacara amr, petrus bala pattyona, hasil audit dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) telah menyatakan bahwa nilai kerugian negara dalam kasus ini sebesar rp500 juta. namun, kejaksaan tinggi (kejati) sumsel sebelumnya menyebut bahwa proses audit masih berlangsung.
"padahal bpkp sudah mengeluarkan hasil audit sebesar rp500 juta. jadi, pernyataan dari kejati sumsel bahwa penghitungan kerugian negara masih dalam proses adalah tidak benar," ujar petrus pada rabu malam, 19 februari 2025.
ia juga mengklaim bahwa kerugian keuangan negara dalam proyek pembangunan kantor lurah keramat jaya sudah dikembalikan oleh pihak terkait, termasuk dinas pupr sendiri.
baca juga:pdip: penggantian mendiktisaintek terkait isu selama menjabat
baca juga:ratusan mahasiswa long march ke patung kuda, mensesneg temui demonstran
"seharusnya, jika uang tersebut sudah dikembalikan, maka permasalahan kerugian negara sudah selesai. namun, kejati sumsel masih menyampaikan bahwa audit sedang berlangsung," tambahnya.
lebih lanjut, petrus menuding bahwa uang yang dijadikan barang bukti dalam kasus ini bukan berasal dari dugaan korupsi proyek dinas pupr banyuasin, melainkan dari kasus lain yang berkaitan dengan baznas.
"seakan-akan ada dua kasus yang digabung, lalu dijadikan atm oleh oknum di kejaksaan banyuasin. informasi yang kami terima, oknum tersebut saat ini sudah dipanggil dan diperiksa oleh bagian pengawasan kejaksaan," ungkapnya.
atas dugaan ini, ia mempertanyakan status wilayah bebas korupsi (wbk) yang baru saja disematkan kepada kejati sumsel jika masih ada praktik-praktik penyidikan yang dianggap tidak transparan.
baca juga:sejarah baru, 961 kepala daerah dilantik serentak oleh presiden prabowo
baca juga:bek timnas indonesia, jay idzes ditunjuk jadi kapten venezia serie a
tanggapan kejati sumsel
sementara itu, kepala kejati sumsel, dr. yulianto sh mh, menegaskan bahwa barang bukti yang disita dalam kasus ini merupakan uang fee atau gratifikasi yang diterima oleh para tersangka, baik dalam bentuk tunai maupun transfer.
"perlu dipahami bahwa barang bukti yang kami tampilkan adalah uang fee alias gratifikasi yang diterima tersangka, bukan uang hasil kerugian negara seperti yang diberitakan," tegas yulianto.
ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini tim penyidik masih menunggu hasil audit resmi mengenai total kerugian keuangan negara dalam kasus ini.
baca juga:aldi satya siap gaspol di phillip island, debut world supersport 2025 dimulai
baca juga:resmi dibuka, bosch car service targetkan 120 bengkel dalam 5 tahun
tiga tersangka dalam kasus korupsi pupr banyuasin
sebelumnya, kejati sumsel menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi atau suap pada proyek dinas pupr kabupaten banyuasin tahun anggaran 2023.
ketiga tersangka tersebut adalah arie martharedho (kabag humas dan protokol dprd sumsel), apriansyah (kadis pupr kabupaten banyuasin), serta wisnu andrio fatra (pihak ketiga pelaksana proyek, wakil direktur cv hk).
mereka diduga menerima suap dalam proyek pembangunan kantor lurah, jalan lingkungan rt, dan pembuatan saluran drainase di kelurahan kramat raya, kecamatan talang kelapa, banyuasin. proyek tersebut dibiayai dari apbd provinsi sumsel tahun anggaran 2023 dengan nilai sekitar rp3 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, Jumat 21 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan