Kepuasan Publik 80,9% terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai Masuk Akal

Kepuasan Publik 80,9% terhadap Pemerintahan--
JAWA TIMUR – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai angka kepuasan publik sebesar 80,9% terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana diungkapkan dalam survei Litbang Kompas, sebagai hal yang sangat masuk akal.
Bambang menyampaikan hal tersebut pada Sabtu (25/1/2025) di Kota Batu, Jawa Timur, menyebutkan bahwa hasil survei ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan berbagai janji politik yang disampaikan saat kampanye.
“Hampir semua program yang dijanjikan Pak Prabowo sudah berhasil dilaksanakan. Ini mencerminkan kinerja yang optimal,” ujar Bambang.
Beberapa program unggulan yang telah sukses diimplementasikan, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dimulai sejak 6 Januari 2025.
BACA JUGA: Polri, TNI, dan Pemdes Sinergi Amankan Acara Ngaben Warga Hindu di Karang Agung
BACA JUGA:Grid Ducati Berkurang, Morbidelli Optimistis Raih Podium di MotoGP 2025
MBG, kata Bambang, merupakan salah satu program penting yang langsung dapat dirasakan masyarakat.
Selain itu, kebijakan penghapusan piutang macet untuk petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, juga berkontribusi signifikan terhadap tingkat kepuasan publik.
Selain itu, langkah pemerintah yang membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, serta penurunan tarif tiket pesawat, telah memberi dampak positif.
Bambang juga menambahkan bahwa program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat menengah ke bawah telah menunjukkan progres yang baik.
Di kancah internasional, Bambang mengapresiasi upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan global, salah satunya melalui langkah Prabowo-Gibran yang mengajukan gencatan senjata antara Israel dan Palestina kepada sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat.
BACA JUGA: Lapas Muaradua Gandeng STIT Darul Huda untuk Rehabilitasi Napi Kasus Narkoba
BACA JUGA:Kejagung Bidik Dugaan Korupsi Penerbitan SHGB dan SHM Pagar Laut Tangerang
"Kepercayaan internasional ini sangat penting untuk mendukung keberlanjutan program-program besar Indonesia," ujarnya.