Pengamat Politik Sumsel Dukung Wacana Pilkada Lewat DPRD

PALEMBANG, HARIANOKUSELATAN.ID - Pesta demokrasi Pilkada serentak telah dilaksanakan dengan lancar, meski beberapa pasangan calon (paslon) melaporkan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penyelesaian ini melibatkan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Belum lama ini, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan wacana perbaikan sistem pilkada dengan memilih gubernur melalui DPRD, seperti yang diterapkan di negara-negara seperti Malaysia dan India. Ia menilai sistem tersebut lebih efisien dan menghemat anggaran.

Menyikapi pernyataan Presiden, pengamat politik Sumsel Drs. Bagindo Togar Butar Butar menyatakan dukungannya terhadap wacana pilkada lewat DPRD. "Kami sepakat dan mendukung karena ini rasional, masuk akal, dan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya pada Minggu (15/12).

 BACA JUGA:Pogba Jadi Target Manchester City untuk Transfer Januari 2024

BACA JUGA:81,4 Juta Rumah Tangga Dapat Diskon Listrik dan Bantuan Pangan

Menurut Bagindo, sistem pilkada langsung yang telah berjalan dinilai tidak lagi efektif, terutama menguntungkan kalangan pengusaha, petualang politik, serta penyelenggara. Ia menyebut, demokrasi yang boros ini membebani anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan lain yang lebih bermanfaat. "Anggaran trilunan untuk pilkada bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain," jelasnya.

Bagindo juga menilai bahwa persepsi masyarakat yang menganggap pilkada langsung lebih baik daripada pilkada lewat perwakilan tidak sesuai dengan kenyataan. "Faktanya, pilkada langsung tidak selalu menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, dan justru menghamburkan anggaran," tambahnya.

 BACA JUGA:Penetapan Paslon Terpilih Paling Lama 5 Hari Setelah Putusan MK

BACA JUGA:Timnas Indonesia Kalah 0-1 dari Vietnam di Piala AFF

Ia juga mengingatkan bahwa meskipun pilkada lewat DPRD pada era Orde Baru dianggap tidak mengakomodir kelompok masyarakat, saat ini partai politik sudah berkembang pesat, dan sistem keterwakilan melalui DPRD bisa dijalankan dengan lebih baik. "Partai politik harus selektif dalam memilih kepala daerah yang memiliki kualitas intelektual, moral, spiritual, dan investasi politik yang alami, bukan instan," jelas Bagindo.

Bagindo juga menilai wacana Presiden Prabowo untuk mendefinisikan ulang demokrasi pilkada dengan cara yang lebih efisien merupakan langkah yang tepat. "Penghamburan anggaran dalam pilkada tidak selalu menghasilkan kepala daerah yang lebih baik atau peningkatan pembangunan," tutupnya.