Layanan Pertanahan ATR/BPN Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Sumbang Rp576 Triliun hingga 2024
JAKARTA – Program pendaftaran tanah serta layanan pertanahan yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terbukti memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyebutkan, hingga tahun 2024, total nilai kontribusi sektor pertanahan telah mencapai Rp576 triliun dan diperkirakan meningkat pada 2025.
Kontribusi tersebut tercermin dari penerimaan negara melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Penghasilan (PPh), hingga sektor Hak Tanggungan.
“Pendaftaran tanah bukan hanya memberi kepastian hukum, tapi juga berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Tahun ini nilainya diprediksi melampaui capaian 2024, dan manfaatnya harus dirasakan rakyat,” ujar Nusron dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2025, Rabu (24/9/2025), di Jakarta.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, kepastian hukum atas tanah mampu mengangkat taraf hidup masyarakat. Petani dapat dengan mudah mengakses kredit untuk membeli pupuk dan peralatan, UMKM bisa menjadikan tanah sebagai agunan untuk memperbesar usaha, sementara keluarga kecil memiliki jaminan yang kuat untuk menata masa depan.
Menurut Nusron, peran ATR/BPN tidak sebatas menghadirkan rasa aman dalam kepemilikan tanah, melainkan juga memperkokoh fondasi ekonomi bangsa. Ia mengingatkan, tanah dan ruang baru bisa menjadi sumber kesejahteraan bila dikelola dengan baik.
“Dari tanah yang terdaftar tumbuh kepastian hukum. Dari sawah yang terlindungi lahir ketahanan pangan. Dari ruang yang tertata muncul kepastian usaha dan investasi. Inilah amanah kita, menjaga tanah dan menata ruang agar benar-benar menjadi sumber kehidupan, sumber keadilan, serta harapan rakyat Indonesia,” pungkasnya. (*)