Sekda hingga Asisten I Pemkot Prabumulih Diperiksa dalam Kasus Hibah KPU
Gedung Kejari Prabumulih. -Foto: Ist.-
PRABUMULIH - Penyelidikan dugaan penyimpangan dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih tahun anggaran 2024 memasuki babak baru.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih resmi menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan sejak 18 September 2025 lalu.
BACA JUGA:Seleksi Ketat, 40 Peserta Bersaing Jadi Pimpinan Baznas Sumsel
BACA JUGA:Kapolsek Muaradua Pimpin Personel Bagikan Sembako ke Fakir Miskin
Pemeriksaan Belasan Pejabat Pemkot
Kasus ini menyeret sejumlah pejabat penting Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih. Hingga akhir September, sedikitnya 18 saksi sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh tim penyidik.
Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari pejabat struktural Pemkot hingga pihak KPU Prabumulih.
Di antara pejabat yang telah diperiksa yakni Kepala Badan Kesbangpol, Kepala BKD, Sekretaris Daerah (Sekda), serta Asisten I. Untuk sementara, seluruhnya masih berstatus saksi.
Kasi Pidsus Kejari Prabumulih, Safe’i, didampingi Kasi Intelijen Ajie Martha, menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri aliran dana hibah miliaran rupiah tersebut.
“Kami ingin memastikan mekanisme pencairan hingga pertanggungjawaban dana sesuai prosedur. Jika ada penyimpangan, tentu akan kami dalami,” jelasnya, Jumat (27/9/2025).
BACA JUGA:Perkuat Peran Pelajar, Forum OSIS Sumsel Audiensi ke Bupati OKU Selatan
BACA JUGA:Tingkatkan Kinerja, Kemenag OKUS Berikan Pembinaan ke Guru MAN
Fokus pada Mekanisme Pencairan dan Penggunaan Dana
Dana hibah yang bersumber dari APBD ini sejatinya diperuntukkan mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 di Prabumulih. Namun dugaan adanya ketidaksesuaian prosedur membuat aparat hukum turun tangan.
Menurut Safe’i, penyidik kini menelusuri apakah ada pelanggaran dalam pencairan maupun penggunaan anggaran.
“Kami bekerja hati-hati agar fakta yang muncul benar-benar objektif. Semua masih dalam tahap pendalaman,” tegasnya.
- Tag
- Share
-
-
