BGN dan PU Kerja Sama Bangun Layanan Gizi

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) gandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh  Indonesia. Kerja sama ini dijalin melalui berbagai pola pembangunan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut pembangunan SPPG melalui tiga pendekatan, yaitu kemitraan, APBN, dan fokus 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). 

"Kami menandatangani kesepakatan kerja sama dengan PU untuk percepatan pembangunan satuan layanan pemenuhan gizi," ujar Dadan dalam kegiatan penanda tanganan nota kesepahaman Kementerian PU dengan Badan Gizi Nasional, di Pendopo Kementerian PU, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Ia mengatakan, saat ini sudah terdapat 3.233 unit SPPG hasil kemitraan yang melayani lebih dari 8 juta masyarakat. Dadan memperkirakan dalam minggu ini layanan dapat menjangkau hingga 12 juta orang di 4 ribu lokasi.

“Jadi yang pembangun adalah investor, bekerjasama dengan BGN, kemudian polanya kemitraan. Kami berikan insetif kepada para investor untuk menjalankan kerjasama dengan BGN,” ucapnya.

Kemudian, Ia menyebut pola melalui APBN, ditargetkan membangun SPPG tiga unit per kabupaten di 514 kabupaten kota. Ia berharap, dukungan berupa pembangunan dapat segera dilakukan oleh Kementerian PU.

“Apakah itu nanti  dikerjakan PT, atau dua pertiganya dibangun oleh PU,” katanya. Selain itu, ia menyebut pola ketiga dalam pembangunan ini.

Yakni, menyasar kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang membutuhkan 6000 unit SPPG. "Misalnya, di Kepulauan Riau ada 300 pulau berpenghuni, jadi setiap pulau harus ada satuan pelayanan,” katanya.

Dadan menyebut saat ini SPPG telah tersebar di 38 provinsi dan 502 kabupaten. Meski demikian, Dadan mengakui masih ada 12 kabupaten belum memiliki layanan pemenuhan gizi sama sekali.

Dengan adanya nota kesepahaman ini, diharapkan semua daerah mendapatkan pelayanan Makan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga tidak ada lagi wilayah yang tertinggal.