Pemerintah Pastikan Tak Anti Barat Meski Gabung BRICS

Jakarta: Pemerintah memastikan bahwa Indonesia tidak bersikap anti-Barat setelah bergabung dengan BRICS. Sebuah kelompok kerja sama ekonomi yang beranggotakan 10 negara, termasuk India, Iran, Rusia, dan China.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno dalam acara "Double Check: Buah Muhibbah Presiden Prabowo dari Dunia Internasional", Sabtu (19/7/2025). Acara ini digelar di Kantor Komunikasi Kepresidenan di Jakarta.

Havas menjelaskan, salah satu pendiri BRICS India, mengutus menteri luar negerinya untuk menghadiri pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS. India diketahui juga merupakan anggota Quad bersama Jepang, Australia, dan AS.

Karena itulah, kata Havas, Indonesia pun tidak anti-Barat. Karena Indonesia memiliki hubungan baik dengan India, salah satunya lewat BRICS.

Ia menegaskan ada hal positif yang diperoleh Indonesia dengan bergabung di BRICS. Salah satunya menyangkut standar minyak nabati yang adil dan berkelanjutan.

"Dengan BRICS, kita bisa punya satu diskusi mengenai standar yang baru, karena kalau bicara mengenai sustainability, ya ini masalah standar. Di Eropa punya standar yang mereka buat sendiri, kita punya standar sendiri," kata Havas.

Ia juga menyebutkan bahwa BRICS baru saja menyelenggarakan pertemuan negara-negara penghasil mineral bahan baku kritis (critical raw minerals). Menurut Havas, semua negara penghasil mineral itu adalah negara berkembang.

Negara-negara yang menurutnya, tidak banyak memiliki kemampuan untuk meningkatkan keuntungan dari sumber daya mereka sendiri tanpa investasi asing. Dalam pertemuan itu, banyak yang bertanya kepada Indonesia tentang hilirisasi dan menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup.

"Jadi ini suatu pertemuan yang baru. Kita harapkan nanti di tahun-tahun mendatang ini akan menjadi suatu grouping yang baru," ucap Havas.