MAKI Desak KPK Segera Panggil Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Selasa , 01 Jul 2025 - 19:23

Koordinator Masyarakat Anti Korupri (MAKI), Boyamin Saiman mengungkapkan kejengkelannya atas tindakan KPK yang masih belum memanggil RK hingga hari ini. -Foto: Ayu Novita.-

maki desak kpk segera panggil mantan gubernur jawa barat, ridwan kamil                            jakarta - masyarakat anti korupsi indonesia (maki) mendesak komisi pemberantasan korupsi (kpk) untuk segera memanggil ridwan kamil, mantan gubernur jawa barat, terkait kasus dugaan korupsi dana iklan bank jabar banten (bjb) periode 2021–2023.
desakan ini muncul karena hingga awal juli 2025, kpk belum juga menjadwalkan pemanggilan terhadap ridwan kamil sebagai saksi dalam kasus yang disebut-sebut menimbulkan kerugian negara hingga rp222 miliar.
"saya jengkel sekali, kasus iklan bank bjb ini seperti mandek. tidak ada perkembangan, padahal kasusnya sebenarnya sederhana," tegas boyamin saiman, koordinator maki, saat dihubungi oleh disway.id, selasa (1/7/2025).
baca juga:baru saja bebas, eks sekretaris ma nurhadi kembali diciduk kpk
baca juga:pemda oku selatan matangkan persiapan penjemputan jamaah haji
ridwan kamil dinilai punya peran pengawasan
boyamin menilai bahwa ridwan kamil patut dimintai keterangan karena saat menjabat sebagai gubernur jawa barat, ia memiliki peran strategis dalam pengawasan kebijakan perbankan daerah, termasuk aktivitas promosi dan iklan bank bjb.
"pemanggilan sebagai saksi pun cukup. tapi kenapa kpk berbelit-belit? kan jelas posisi gubernur itu harusnya ikut mengawasi. jika tidak mengawasi, ya perlu ditanyakan tanggung jawab dan laporannya," ujarnya.
respons kpk: belum ada jadwal pasti pemanggilan rk
menanggapi desakan tersebut, juru bicara kpk, budi prasetyo, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menetapkan jadwal pasti untuk memanggil ridwan kamil sebagai saksi.
"kami akan umumkan jika sudah dijadwalkan secara resmi. tentu kami akan sampaikan ke publik demi menjaga akuntabilitas," kata budi, selasa (1/7/2025).
baca juga:sering kebakaran diduga akibat korsleting listrik, pln akui minimnya sosialisasi ke warga
baca juga:dinas kb terus sosialisasikan pelayanan keluarga sejahtera
budi juga menjelaskan bahwa kpk telah mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait dengan perkara ini. aset tersebut telah dibawa ke kantor kpk sebagai bagian dari proses pembuktian dan pemulihan kerugian negara (asset recovery).
lima tersangka swasta telah ditetapkan
dalam kasus ini, kpk telah menetapkan lima tersangka dari pihak swasta, yakni:
am dan ckm kad (pengendali agensi),
s dari bsca dan pt wsbe,
rsjk dari pt cksb dan pt ckmb.
kelima tersangka diduga mengatur aliran dana dari bank bjb ke sejumlah agensi periklanan fiktif, yang digunakan untuk kepentingan non-budgeter, bukan untuk promosi riil.
akibat perbuatannya, negara diduga mengalami kerugian mencapai rp222 miliar. kelima tersangka disangkakan melanggar:
pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 uu nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:petugas kesehatan lapas kembali cek kesehatan wbp
baca juga:android 16 punya fitur deteksi menara palsu, lindungi data dari penyadapan
meski belum ditahan, kelimanya telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.
harapan publik: kpk harus transparan dan tegas
kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dana besar dari lembaga keuangan milik daerah. banyak pihak menilai kpk perlu bersikap tegas dan terbuka dalam penanganan perkara ini, termasuk soal pemanggilan tokoh publik seperti ridwan kamil.
jika proses penyidikan berjalan transparan, kasus ini bisa menjadi preseden penting untuk mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap dana perbankan daerah ke depannya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, RABU 2 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan