Menteri ATR Ingatkan Kepala Daerah Tak Alihfungsi Sawah LP2B
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan imbauan saat kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), -Foto: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).-
SUMEDANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan larangan alih fungsi sawah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penegasan ini disampaikan kepada para kepala daerah dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II Tahun 2025 di IPDN, Sumedang, Rabu (25/06/2025).
“Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B tidak boleh dialihkan. Hanya lahan non-LP2B yang bisa diberikan izin. Ini prinsip dasar yang harus dipegang oleh para bupati dan wali kota,” ujar Menteri Nusron.
Ia menilai banyak kasus alih fungsi sawah yang justru mengganggu ketahanan pangan akibat pemberian rekomendasi yang kurang tepat. Nusron juga menyinggung kebutuhan lahan untuk berbagai program pembangunan seperti perumahan rakyat, energi, dan ketahanan pangan yang memerlukan pengaturan penggunaan lahan secara selektif.
“Pembangunan perumahan murah memang butuh lahan dengan harga terjangkau. Tapi kalau sawah terus dialihfungsikan, maka kita kehilangan basis produksi pangan nasional,” ujarnya lagi.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap produktivitas lahan pertanian, pemerintah menetapkan LP2B sebagai lahan yang harus dipertahankan secara permanen. Bila ada rencana alih fungsi, penggantian lahan dengan kualitas setara menjadi syarat mutlak.
Penetapan LP2B sendiri menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam RPJMN, pemerintah menargetkan agar minimal 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) masuk dalam kategori LP2B.
Turut hadir mendampingi Menteri ATR/BPN dalam kegiatan ini, Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar. Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, juga hadir sebagai pembicara dalam sesi tersebut.
- Tag
- Share
-
-
