Menko IPK AHY Puji Peran ATR/BPN dalam Kepastian Lahan
Acara penyerahan 1.120 Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada transmigran asal Kabupaten Sukabumi, yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu (18/06/2025). -Foto: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).-
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas kontribusinya dalam menjamin kepastian hukum pertanahan, khususnya bagi masyarakat transmigran.
Hal tersebut disampaikan AHY saat menyerahkan 1.120 Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigran asal Kabupaten Sukabumi, dalam acara yang berlangsung di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu (18/06/2025).
“Tanpa kepastian status tanah, tidak akan ada yang berani membangun. Semua pembangunan dimulai dari lahan,” ujar AHY.
Ia menegaskan bahwa legalitas lahan merupakan fondasi penting bagi setiap proyek pembangunan maupun masuknya investasi, baik di wilayah Jawa maupun luar Jawa.
AHY juga menyebut bahwa sertipikat tanah bukan hanya dokumen hukum, tetapi menjadi penopang kesejahteraan masyarakat karena membuka akses terhadap permodalan dan kepercayaan diri dalam berusaha.
“Bayangkan hidup di atas tanah tanpa status hukum selama belasan tahun. Tentu tidak tenang dan bisa memengaruhi kondisi mental serta ekonomi warga,” tambahnya.
Salah satu penerima sertipikat, Kamela Tifah, menyampaikan rasa syukur setelah menunggu kepastian hukum selama lebih dari 20 tahun.
“Setelah 23 tahun akhirnya saya mendapatkan sertipikat. Terima kasih kepada pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, Menko AHY didampingi Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, dan Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Hadir pula Bupati Sukabumi Asep Japar dan jajaran pejabat tinggi dari berbagai kementerian/lembaga.
Penyerahan sertipikat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
- Tag
- Share
-
-
