Pemerintah Serahkan 1.120 SHM untuk Warga Transmigran

JAKARTA - Setelah puluhan tahun tinggal tanpa kepastian hukum, sebanyak 642 Kepala Keluarga (KK) transmigran di Kabupaten Sukabumi akhirnya menerima Sertipikat Hak Milik (SHM) dari pemerintah. Total 1.120 sertipikat diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada Selasa (18/6/2025) di Jakarta.

Dalam penyerahan yang digelar di Kantor Kementerian Transmigrasi itu, AHY didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman.

“Tanah tanpa kepastian hukum justru bisa menjadi beban, tapi ketika disertifikasi, tanah berubah menjadi kekuatan ekonomi. Ini adalah bentuk nyata pengakuan negara,” ujar Wamen Ossy dalam sambutannya.

Para penerima sertipikat merupakan warga transmigrasi yang telah menghuni empat kawasan sejak tahun 2001, yakni Cimanggu, Cikopeng, Gunung Gedongan, dan Puncak Gembor. Mereka berasal dari berbagai daerah, termasuk Aceh dan Jawa Barat.

Menko AHY menegaskan bahwa SHM bukan hanya memberi perlindungan hukum, tetapi juga membuka akses terhadap modal dan pembiayaan usaha. “Legalitas tanah memberi rasa aman sekaligus peluang untuk berkembang secara ekonomi,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, diluncurkan pula program prioritas Trans Tuntas (Tuntas Lahan, Tuntas Harapan) oleh Kementerian Transmigrasi. Program ini ditujukan untuk menyelesaikan persoalan lahan yang masih banyak dihadapi oleh warga transmigran di berbagai daerah.

“Ada lebih dari 100 ribu bidang tanah di kawasan transmigrasi yang belum tersertifikasi. Kami akan alokasikan anggaran untuk mempercepat pengukuran dan penerbitan sertipikat bersama ATR/BPN,” kata Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah.

Penyerahan SHM ini diharapkan dapat menjadi titik awal baru dalam pembangunan ekonomi berbasis agraria dan penguatan kesejahteraan bagi para transmigran.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Bupati Sukabumi Asep Japar, serta pejabat dari Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN Jawa Barat.