Menteri Nusron Canangkan Redistribusi Tanah Eks HGU untuk Jemaah Nahdlatul Wathan
Tasyakur Hari Jadi ke-72 Nahdlatul Wathan sekaligus Mukernas XV Nahdlatul Wathan, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (01/05/2025). -Foto: Kementrian ATR/BPN.-
MATARAM, HARIANOKUSELATAN.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi mencanangkan program Redistribusi Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan prioritas pemberian lahan kepada masyarakat, termasuk jemaah Nahdlatul Wathan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Tasyakur Hari Jadi ke-72 Nahdlatul Wathan dan Mukernas XV Nahdlatul Wathan, Kamis (1/5/2025) di Mataram.
Menteri Nusron meminta Kantor Wilayah BPN NTB untuk menginventarisasi tanah telantar dan Hak Guna Usaha (HGU) yang izinnya telah habis guna redistribusi kepada warga yang membutuhkan.
“Tolong Pak Kanwil dicarikan lahan, tanah yang telantar, HGU yang izinnya sudah habis di NTB, nanti kita redistribusi kepada warga,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi inisiatif Nahdlatul Wathan dan Pemerintah Provinsi NTB yang telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait ketahanan pangan melalui gerakan “NW Menanam”. Menteri Nusron menyebut bahwa masih banyak tanah negara yang belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga kolaborasi ini sangat strategis untuk mendukung ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi.
Sebagai bagian dari program ini, Menteri Nusron menegaskan bahwa tanah yang telah dikuasai tetapi tidak dimanfaatkan selama lebih dari 5 hingga 10 tahun akan dicabut izinnya dan kemudian didistribusikan kepada petani atau pengusaha dari Nahdlatul Wathan yang bersedia mengelola lahan tersebut.
Ia menyoroti adanya ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah di Indonesia, di mana 46% dari 70 juta hektare tanah non-hutan dikuasai oleh hanya 60 keluarga, bahkan ada yang menguasai hingga 1,8 juta hektare.
Program redistribusi ini merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Nusron untuk mengatasi ketimpangan tersebut, sekaligus sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keadilan sosial di Indonesia. (rel)
- Tag
- Share
-
-
