Tim Hukum Hasto: Dakwaan KPK Bentuk Balas Dendam Politik

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Jumat , 21 Mar 2025 - 19:51

Kuasa Hukum Hasto Sebut Dakwan terhadap Kliennya Sarat dengan Kriminalisasi Politik. -Foto: Ayu Novita.-

tim hukum hasto: dakwaan kpk bentuk balas dendam politik                            jakarta, harianokuselatan.id - tim kuasa hukum sekretaris jenderal pdi perjuangan (pdip), hasto kristiyanto, menilai dakwaan yang diajukan komisi pemberantasan korupsi (kpk) terhadap kliennya memiliki unsur kriminalisasi politik. dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) jakarta pusat, jumat (21/3/2025), tim kuasa hukum menyebut kasus ini berkaitan dengan dinamika politik internal pdip.
pengacara hasto, maqdir ismail, menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap hasto merupakan bagian dari upaya balas dendam politik. ia menuding bahwa langkah hukum ini diambil setelah pdip memecat presiden joko widodo, gibran rakabuming raka, dan bobby nasution dari keanggotaan partai.
“hasto mendapat ancaman sebelum ditetapkan sebagai tersangka. pada 13 desember 2024, seseorang yang mengaku sebagai utusan lembaga negara menghubungi dan meminta hasto membatalkan pemecatan jokowi serta mengundurkan diri dari jabatannya. jika tidak, ia akan dijadikan tersangka oleh kpk,” ujar maqdir dalam sidang.
baca juga:paul scholes kritik chelsea: cole palmer perlu tantangan lebih besar
baca juga:laga penentuan! timnas indonesia bersiap hadapi bahrain di gbk
ia juga menyoroti momen penetapan status tersangka yang diumumkan sehari sebelum perayaan natal. menurutnya, hal ini menunjukkan adanya unsur tekanan politik dan bukan sekadar kebijakan hukum biasa.
“ini bukan kebetulan atau ketidaktahuan kpk soal hari libur nasional. ini bentuk arogansi kekuasaan yang sengaja mengganggu perayaan natal klien kami,” lanjutnya.
selain itu, tim kuasa hukum menyoroti lemahnya dasar hukum dalam dakwaan yang diajukan kpk. kuasa hukum lainnya, ronny talapessy, menilai bahwa dakwaan hanya mengulang keterangan dari kasus lama tanpa menghadirkan bukti baru.
“lebih dari 90 persen isi dakwaan berasal dari berita acara pemeriksaan (bap) saksi-saksi dalam kasus sebelumnya, seperti saeful bahri, wahyu setiawan, dan agustiani tio. tidak ada bukti transaksi suap yang melibatkan hasto,” tegas ronny.
baca juga:rombongan jemaah umrah indonesia kecelakaan di jeddah, 6 orang meninggal dunia
baca juga:polri bongkar jaringan tppo, 699 wni korban scam dipulangkan dari myanmar
ia juga mengkritisi pernyataan salah satu saksi kunci, saeful bahri, yang dalam bap hanya menyebut dugaan keterlibatan hasto berdasarkan asumsi tanpa bukti konkret.
“bagaimana mungkin seseorang bisa didakwa hanya berdasarkan perkiraan saksi tanpa bukti nyata?” tambahnya.
dalam persidangan, tim kuasa hukum menyebut bahwa penyidikan kasus ini berlangsung tidak wajar. mereka menyoroti penerbitan laporan pengembangan penyidikan (lpp) pada 18 desember 2024, hanya tiga hari sebelum gelar perkara oleh pimpinan baru kpk.
“ini seperti diskenariokan agar hasto segera dijadikan tersangka tanpa ada proses hukum yang transparan,” ujar maqdir.
baca juga:puskesmas muaradua cek kesehatan napi dilapas
baca juga:smpn 01 simpang gelar ramadhan pesantren kilat
atas dasar itu, tim kuasa hukum meminta majelis hakim membatalkan dakwaan kpk dan membebaskan hasto dari segala tuntutan hukum. mereka juga mendesak agar nama baik hasto dipulihkan.
hasto kristiyanto didakwa atas dugaan keterlibatan dalam kasus suap yang melibatkan mantan komisioner kpu wahyu setiawan terkait pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr ri periode 2019-2024 demi kepentingan harun masiku, yang hingga kini masih berstatus buron. selain itu, ia juga diduga menghalangi penyidikan dengan membantu harun melarikan diri.
dalam dakwaannya, kpk menjerat hasto dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (uu tipikor) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp dan pasal 64 ayat (1) kuhp. ia juga dijerat pasal 21 uu tipikor juncto pasal 65 ayat (1) kuhp dengan ancaman hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda mulai dari rp150 juta hingga rp600 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SABTU 22 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan