Hentikan 2 Laporan Politik Uang, DKPP Sidang Ketua Bawaslu Banyuasin

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Rabu , 21 May 2025 - 22:43

Tidak Tindaklanjuti Laporan Money Politik, Ketua Bawaslu Banyuasin Dilaporkan ke DKPP. -Foto: Ist.-

hentikan 2 laporan politik uang, dkpp sidang ketua bawaslu banyuasin                            banyuasin, harianokuselatan.id - ketua bawaslu kabupaten banyuasin, siti holijah, bersama empat anggotanya, menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (kepp) di hadapan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp). sidang berlangsung di kantor kpu provinsi sumatera selatan, palembang, selasa (20/5/2025).
sidang ini menyusul aduan dari indra setiawan, yang menilai jajaran bawaslu banyuasin tidak profesional dalam menangani dua laporan dugaan praktik politik uang pada pilkada 2024 yang melibatkan pasangan calon nomor urut 1, askolani jasi – netta indian.
kelima anggota bawaslu yang diadukan adalah:
siti holijah (ketua, teradu i)
april yadi (teradu ii)
muslim (teradu iii)
raden zakaria (teradu iv)
ameredi (teradu v)
baca juga:honda rayu jack miller ke worldsbk, motogp terancam kehilangan bintang
baca juga:resmi capai kesepakatan pribadi, darwin nunez segera berseragam atletico madrid
dua laporan yang dihentikan
laporan pertama:
diajukan oleh ardi riyadi, anggota kpps tps 13 sukamoro, talang kelapa, yang mengaku menerima amplop berisi uang dan kartu nama kampanye dari seseorang bernama rudy. laporan ini diregistrasi dengan nomor: 011/lp/pb/kab/06.05/xi/2024 dan disertai barang bukti berupa uang, video, dan keterangan saksi.
laporan kedua:
diajukan oleh suhaimi, yang menemukan empat amplop berisi uang dan bahan kampanye paslon nomor 1 di area parkir dermaga dusun i, desa sungai kedukan, kecamatan rambutan. laporan diregistrasi dengan nomor: 009/lp/pb/kab/06.05/xi/2024, juga disertai bukti fisik dan video berdurasi 2,57 detik.
namun, kedua laporan tersebut dihentikan proses penanganannya oleh bawaslu banyuasin dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran.
baca juga:presdien prabowo ancam copot pejabat yang persulit regulasi
baca juga:diduga hendak kabur, komut sritex diciduk tengah malam oleh kejagung
bantahan dari teradu
menanggapi aduan tersebut, siti holijah membantah seluruh tuduhan. ia menjelaskan bahwa laporan pertama diajukan atas nama ardi riyanto (bukan riyadi) dan tanpa dilampirkan identitas diri seperti ktp. barang bukti seperti amplop dan kartu kampanye tidak diserahkan saat pelaporan, tetapi baru diberikan saat klarifikasi saksi.
adapun video yang diserahkan hanya memperlihatkan pelapor membuka amplop tanpa adanya interaksi dengan pihak pemberi. selain itu, terlapor tidak dapat ditemukan meski sudah dipanggil dan dicari langsung ke kediamannya.
terkait laporan suhaimi, bawaslu menilai pelapor tidak menyaksikan langsung kejadian dan hanya memperoleh informasi dari pihak lain, yakni saksi suhaili. karena dianggap sebagai keterangan tidak langsung (de auditu), laporan dinyatakan tidak cukup bukti.
baca juga:calon ketua pssi oku selatan serahkan berkas ke tim formatur
baca juga:bkprmi oku selatan bakal berantas buta huruf al-qur'an
keputusan gakkumdu
berdasarkan hasil kajian bersama sentra gakkumdu, kedua laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur subjektif maupun objektif sebagaimana diatur dalam pasal 187a jo pasal 73 ayat (4) uu no. 10 tahun 2016. oleh karena itu, laporan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.
sidang etik ini dipimpin oleh ketua majelis muhammad tio aliansyah, dengan tiga anggota majelis dari tim pemeriksa daerah (tpd) sumsel: chandra zaky maulana (unsur masyarakat), handoko (unsur kpu), dan ardiyanto (unsur bawaslu).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, KAMIS 22 MEI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan