Anggaran KPU OKU Selatan Disorot, GNPK RI Minta Kejati Sumsel Turun Tangan

Ia memastikan GNPK RI OKU Selatan akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut dan siap memberikan keterangan tambahan apabila diperlukan.

 

Menurutnya, pengawasan publik dan independensi aparat penegak hukum adalah dua pilar penting dalam menjaga integritas tata kelola keuangan negara.

 

Di sisi lain, Ketua KPU OKU Selatan membantah keras tudingan terkait dugaan penyimpangan anggaran. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan telah mengikuti aturan, pedoman, serta mekanisme audit yang berlaku.

 

“Semua kegiatan, penggunaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban telah melalui verifikasi, supervisi, dan pengawasan berlapis. Kami bekerja berdasarkan regulasi. Jika ada pihak yang mempertanyakan, silakan menempuh prosedur resmi. Tidak benar jika dikatakan ada penyimpangan,” ujarnya dalam keterangan resmi.

 

KPU juga menilai informasi yang beredar di media sosial telah menyimpang dari fakta, sehingga masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang tidak berdasar. KPU mendorong semua pihak menghormati proses hukum yang berlaku.

 

Di tengah polemik yang berkembang, GNPK RI OKU Selatan menilai Kejati Sumsel memegang peran strategis untuk meredam eskalasi isu.

 

Langkah penyelidikan atau pernyataan hukum resmi disebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas di daerah.

 

“Transparansi adalah kunci. Kita ingin memastikan bahwa uang negara dikelola sebagaimana mestinya. Jangan sampai opini negatif memicu kegaduhan dan merusak kredibilitas lembaga publik. Karena itu, kami meminta Kejati Sumsel memberikan kepastian hukum,” tutup Tisnabuana.