JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, melaporkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Panitia Kerja (Panja) Pengawasan PNBP Komisi II DPR RI, Selasa (16/9/2025). Ia menegaskan, dalam lima tahun terakhir realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN konsisten melampaui target meski sempat terdampak pandemi.
“Tren realisasi PNBP ATR/BPN lima tahun terakhir cukup positif. Meski 2021 terjadi anomali karena Covid-19, sejak 2022 sampai 2024 hasilnya lebih dari optimal,” ujar Pudji saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Jakarta.
Capaian PNBP ATR/BPN 2021–2024
2021: target Rp2,44 triliun, realisasi 91,65%
2022: target Rp2,33 triliun, realisasi Rp2,63 triliun (118%)
2023: target Rp2,5 triliun, realisasi Rp3,05 triliun (121,88%)
2024: target Rp3 triliun, realisasi Rp3,06 triliun (102,04%)
Untuk tahun anggaran 2025, target ditetapkan Rp3,2 triliun. Hingga 10 September 2025, realisasi tercatat Rp2,09 triliun atau 65,31% dari target.
Proyeksi 2026–2029
Sekjen ATR/BPN menyebutkan, proyeksi PNBP akan terus meningkat hingga 2029, dengan tetap berpedoman pada PP Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP. Penyesuaian tarif menurutnya bukan hanya menambah penerimaan negara, tetapi juga memperkuat kualitas layanan pertanahan dan tata ruang.
“Peningkatan PNBP memberi kontribusi signifikan pada APBN, sekaligus menciptakan ruang fiskal tambahan untuk mendukung program prioritas, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” jelas Pudji.
Manfaat bagi Masyarakat
Selain mendukung program pembangunan, PNBP juga diarahkan untuk memperkuat sistem layanan melalui digitalisasi, pembangunan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kapasitas SDM. Ia menegaskan, kelompok masyarakat tidak mampu tetap mendapatkan akses layanan pertanahan dengan biaya minimal.
“Kebijakan ini berpihak pada masyarakat kurang mampu. Layanan tetap bisa diakses secara adil dan merata, sejalan dengan semangat inklusi pelayanan publik,” pungkasnya.
RDP Panja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, turut dihadiri Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Embun Sari, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Jonahar, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, serta pejabat tinggi pratama ATR/BPN. Hadir pula jajaran kantor wilayah secara daring. (*)