MUARADUA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKU Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, Jumat (19/9/2025).
Bupati OKU Selatan, Abusama, SH, memberikan tanggapan sekaligus klarifikasi atas seluruh pandangan, kritik, maupun masukan yang sebelumnya disampaikan oleh fraksi DPRD.
BACA JUGA:Datangi Kantor Lurah, Warga Pasar Lama Ulu Tuntut Pencopotan Kaling
BACA JUGA:Peringati HUT TNI, Koramil Muaradua Bersama Pemda Lakukan Karya Bakti Bersihkan Sampah
Pandangan Fraksi Jadi Bahan Penyempurnaan
Dalam penyampaiannya, Bupati Abusama menegaskan bahwa setiap pandangan dan kritik dari anggota legislatif merupakan masukan berharga untuk memperkuat arah pembangunan di OKU Selatan.
“Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD adalah wujud nyata semangat demokrasi dan bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun OKU Selatan yang lebih baik,” ujarnya.
BACA JUGA:Pemda OKU Selatan Bahas Kendala Realisasi Retribusi Daerah
BACA JUGA:Bupati OKU Selatan Sampaikan Raperda Perubahan ke DPRD
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD.
Menurutnya, komunikasi yang baik akan membantu menyempurnakan kebijakan serta mempercepat realisasi program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA:Warga Binaan Lapas Muaradua Gelar Panen Kacang Tanah
BACA JUGA:November Mendatang, 2 Event Pariwisata Besar Siap Digelar di Danau Ranau
Rapat Paripurna Berlangsung Khidmat
Rapat paripurna berjalan tertib, lancar, dan penuh khidmat. Agenda ini dihadiri oleh para anggota DPRD serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan.
Kehadiran kedua belah pihak memperlihatkan komitmen bersama untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Dengan terselenggaranya rapat ini, diharapkan sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih menyentuh kebutuhan rakyat.