MUARADUA - Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan akan menjadi tuan rumah dua agenda pariwisata besar pada November 2025.
Dua event tersebut adalah Sriwijaya Ranau Gran Fondo (SRGF) VII dan Festival Danau Ranau (FDR) XXIV, yang dijadwalkan berlangsung pertengahan bulan mendatang.
BACA JUGA:Lereng Bukit Gajah Ulu Danau, Surga Tersembunyi yang Jadi Favorit Wisatawan
BACA JUGA:Kolaborasi PKM dengan BPBD OKUS Gelar Workshop Mitigasi Bencana di Kecamatan Buay Pemaca
Persiapan SRGF VII dan FDR XXIV
Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata OKU Selatan, Permiadi Haikal, S.Sos., MM, menyampaikan bahwa rapat koordinasi terbaru difokuskan pada persiapan teknis kedua kegiatan.
Rencananya, Festival Danau Ranau akan digelar pada 13–14 November 2025, sedangkan Sriwijaya Ranau Gran Fondo menyusul pada 15 November 2025 di kawasan Danau Ranau, Kecamatan Banding Agung.
Meski demikian, jadwal tersebut masih bersifat tentatif dan akan dipastikan setelah koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Permiadi juga menegaskan pentingnya pembentukan kepanitiaan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat memberikan dukungan sesuai tugas pokok masing-masing.
BACA JUGA:Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, Pemkab OKUS Edukasi Warga soal Dampak Sosial
BACA JUGA:Pengurus Badan Kontak Muslim Kecamatan di OKUS Resmi Dikukuhkan
Komitmen Pemkab OKU Selatan
Bupati OKU Selatan, Abusama, SH, mengapresiasi langkah Dinas Pariwisata dalam menyiapkan dua event besar tersebut.
Ia menegaskan bahwa Festival Danau Ranau merupakan agenda rutin sekaligus warisan Pemkab OKU Selatan yang harus tetap digelar meski ada keterbatasan anggaran.
“Dalam pertemuan bersama Gubernur, kami sudah sampaikan bahwa dukungan daerah menyesuaikan kemampuan keuangan. Namun, Gubernur menegaskan kegiatan ini tetap harus terlaksana,” kata Bupati.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah wajib memiliki kesiapan yang jelas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
Ia juga meminta agar struktur kepanitiaan segera dibentuk serta koordinasi intensif dilakukan dengan pihak provinsi, terutama terkait pembagian tugas, kondisi keuangan, dan dukungan teknis.