JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Mantan Wakil Menteri Pertahanan itu langsung memulai hari pertamanya di kantor Kemenko Polkam pada Selasa, 9 September 2025.
BACA JUGA:Kasus Kuota Haji Rp1 Triliun, Ustad Khalid Basamalah Jalani Pemeriksaan 7,5 Jam
BACA JUGA:Audisi Umum PB Djarum 2025: Ribuan Pebulutangkis Cilik Ikuti Seleksi Ketat
Arahan Presiden Prabowo
Dalam pernyataannya, Sjafrie mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar dirinya melanjutkan roda kinerja Kemenko Polkam dengan efektif dan efisien.
“Arahan yang diberikan kepada saya adalah melanjutkan tugas pokok dari Kementerian Koordinator Polkam. Saya diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah efisien dan efektif agar semua pekerjaan bisa berjalan lancar,” jelas Sjafrie.
BACA JUGA:Bayer Leverkusen Pecat Erik ten Hag, Pilih Kasper Hjulmand Sebagai Pengganti
BACA JUGA:Ketua RT di Gandus dan Kertapati Turut Diperiksa dalam Kasus Dugaan Korupsi Perkimtan
Revitalisasi Organisasi dan Peran Deputi
Sebagai langkah awal, Sjafrie menekankan pentingnya revitalisasi organisasi di lingkup Kemenko Polkam.
Ia menyebut fungsi para deputi akan ditingkatkan, baik dalam hal koordinasi maupun sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga lain.
“Para deputi akan tetap menjalankan tugas sehari-hari, termasuk menyelesaikan berbagai persoalan lintas kementerian. Jika diperlukan, Kemenko Polkam akan menjadi jembatan koordinasi untuk memastikan solusi yang tepat,” paparnya.
BACA JUGA:Eks Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Dipindahkan ke Rutan Pakjo Palembang
BACA JUGA:Kasus Korupsi Perkimtan Palembang, Kejari Periksa 3 ASN dan 4 Ketua RT
Apresiasi untuk Pendahulu
Dalam kesempatan yang sama, Sjafrie menyampaikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya, Jenderal (Purn) Budi Gunawan, yang dianggap telah menunaikan tugas dengan baik sebagai Menko Polkam.
Ia juga berterima kasih kepada seluruh staf khusus yang telah memberikan tenaga, waktu, dan pemikiran dalam mendukung kinerja kementerian.