MANADO - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya peran Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam mendukung transformasi layanan pertanahan. Menurutnya, PPAT merupakan bagian dari hulu ekosistem pelayanan yang sangat menentukan kualitas layanan di Kantor Pertanahan.
“Kalau hulunya benar, hilirnya juga akan benar. Dari hulu sampai hilir harus kita tingkatkan,” kata Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Upgrading IPPAT Tahun 2025 yang digelar di Manado, Jumat (18/7/2025).
Menteri Nusron menyoroti dua persoalan utama yang sering dikeluhkan masyarakat, yakni lamanya proses layanan dan praktik pungutan liar (pungli). Ia menegaskan, masalah tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran semua pihak, termasuk PPAT.
Untuk memperbaiki kondisi ini, ia memperkenalkan formula “dua S” dalam manajemen pelayanan publik, yakni Sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM). “Pertama, sistem harus kita ubah agar lebih sederhana dan berbasis digital. Kedua, SDM harus kita tingkatkan kompetensinya melalui transformasi,” jelas Nusron.
Ia menambahkan, 125 kantor pertanahan yang menangani sekitar 75% layanan nasional menjadi titik fokus transformasi. Dengan penerapan layanan elektronik secara menyeluruh, Nusron optimistis akan terjadi efek domino positif pada kualitas pelayanan.
Namun, Nusron menekankan bahwa perubahan tidak bisa hanya dilakukan secara internal oleh Kementerian ATR/BPN. Kolaborasi dengan PPAT menjadi kunci keberhasilan transformasi. Karena itu, ia mengajak IPPAT untuk meningkatkan kapasitas profesional dan menjaga integritas agar layanan publik bisa lebih cepat, bersih, dan akuntabel.
“Transformasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal komitmen. Saya harap PPAT bisa jadi garda depan dalam mendukung layanan pertanahan yang modern dan bebas pungli,” tegasnya.
Acara Rakernas ini turut dihadiri Wali Kota Manado Andrei Angouw, Ketua Umum IPPAT Hapendi Harahap bersama jajaran pengurus pusat, serta 500 PPAT dari seluruh Indonesia. Hadir pula sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kanwil BPN Sulawesi Utara, Erry Juliani Pasoreh, beserta jajarannya.