Jakarta: Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, mengungkapkan lembaganya tengah menghadapi krisis keuangan serius. Ia mengatakan, kondisi ini dapat memaksanya mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Tanpa pendanaan tambahan, saya akan segera dipaksa mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang akan memengaruhi layanan kami kepada para pengungsi Palestina,” dikutip dari Reuters, Rabu (25/6/2025). Dalam keterangannya kepada wartawan di Berlin, Selasa (24/6/2025), Lazzarini menyebut UNRWA menghadapi tekanan keuangan yang berat. Saat ini, lembaga tersebut mengalami defisit anggaran sebesar USD200 juta (Rp3,2 triliun). Arus kas lembaga tersebut hanya cukup untuk dikelola dari minggu ke minggu. Ia menegaskan, tanpa tambahan dana dalam waktu dekat, UNRWA tidak dapat mempertahankan operasionalnya. Layanan bantuan kemanusiaan, kesehatan, dan pendidikan di Palestina serta negara-negara tetangga seperti Suriah, Lebanon, dan Yordania terancam terhenti. Lazzarini tidak memberikan rincian mengenai bentuk keputusan ekstrem yang mungkin diambil. Namun, ia mengungkapkan dua minggu sebelumnya ia hampir harus menangguhkan 10.000 hingga 15.000 staf UNRWA akibat krisis kas yang memburuk. Kontribusi awal dari seorang donor berhasil menunda keputusan tersebut dan memberi waktu tambahan dua bulan bagi kelangsungan operasional UNRWA. “Hanya untuk membayar gaji staf kami, kami memerlukan 60 juta dolar (Rp977,2 miliar) per bulan. Kami tidak lagi memiliki kepastian pendanaan setelah bulan September,” katanya. Namun, setelah bulan September, lembaga ini tidak lagi memiliki kepastian dana. Kondisi ini diperburuk oleh pemotongan besar-besaran bantuan luar negeri Amerika Serikat yang sebelumnya menjadi donor terbesar UNRWA. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah meminta dilakukan penilaian strategis terhadap mandat UNRWA. Guterres berencana mengusulkan mekanisme perlindungan hak-hak pengungsi Palestina di tengah ketidakpastian politik dan keuangan ini.
Kategori :