Kementerian Kebudayaan Upayakan Pemerataan Layar Bioskop ke Seluruh Wilayah Indonesia

harianokuselatan.bacakoran.co - Kementerian Kebudayaan Indonesia berupaya meningkatkan pemerataan jumlah layar bioskop di berbagai wilayah, guna memastikan akses masyarakat terhadap hiburan dan edukasi yang lebih merata.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa jumlah layar bioskop yang ada saat ini masih sangat terbatas dan terpusat di daerah perkotaan, khususnya di Pulau Jawa.

"Jumlah layar bioskop kita memang masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Kita perlu menemukan solusi agar masyarakat di berbagai wilayah memiliki akses yang lebih mudah untuk menonton film, terutama film Indonesia," ujar Fadli Zon.

Menurut data Badan Perfilman Indonesia per Februari 2024, terdapat 517 lokasi bioskop dengan total 2.145 layar yang tersebar di 115 kabupaten dan kota. Angka ini dinilai masih jauh dari ideal, mengingat Indonesia memiliki 349 kabupaten dan 91 kota.

Target Penambahan Penonton dan Kerja Sama Daerah

BACA JUGA:Pemerintah Tajikistan Memblokir Counter-Strike 2 dan GTA, Dituduh Sebabkan Tindak Kriminal

Fadli Zon juga menyebutkan bahwa minat masyarakat terhadap bioskop menunjukkan peningkatan, dengan jumlah penonton diperkirakan mencapai 70 juta hingga akhir tahun.

Pemerintah, lanjutnya, akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta untuk mewujudkan pemerataan layar bioskop tersebut.

"Untuk penambahan layar ini, kita mungkin akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, serta pihak korporasi. Semua pihak perlu berkolaborasi demi mendukung pengembangan industri film yang berkelanjutan," kata Fadli.

Dukungan Infrastruktur dan Pasar Industri Film

Kementerian Kebudayaan juga menekankan pentingnya menentukan prioritas dalam mendukung perkembangan industri film, baik melalui pembangunan infrastruktur pendukung maupun upaya penumbuhan pasar yang lebih kuat.

Di samping itu, pemerintah akan memetakan kebutuhan layar bioskop di berbagai daerah dan menggandeng sektor swasta untuk turut menyediakan sarana hiburan dan edukasi bagi masyarakat. (dst)