Rotasi 16 Pejabat Jelang Pilkada, Pj Gubernur Sumsel Tegaskan Pentingnya Netralitas ASN

PALEMBANG, HARIANOKUSELATAN.ID - Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, melakukan rotasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel. Salah satu pejabat yang mendapat perhatian publik adalah Mondyaboni, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, kini dilantik sebagai Kepala Bagian Program di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel.

Pelantikan tersebut berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel pada Senin, 28 Oktober 2024, dengan total 16 pejabat yang dilantik, terdiri dari 14 pejabat struktural dan dua pejabat fungsional.

Elen Setiadi menjelaskan bahwa rotasi ini bertujuan untuk memperkuat roda pemerintahan dan organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih tanggap terhadap perubahan kebijakan yang akan datang. "Pentingnya kecepatan dan responsivitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan," tegasnya.

BACA JUGA:Kapolda Sumsel Silaturahmi ke Graha Pena Sumatera Ekspres Grup: Bersama Media Jaga Keamanan dan Ketertiban Mas

BACA JUGA:Sidang Korupsi RSUD Rupit: Saksi Inspektorat Sebut Pengelolaan Anggaran Bermasalah

Lebih lanjut, Pj Gubernur menekankan bahwa program-program dari Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto wajib dilaksanakan. Dia berharap rotasi ini dapat meningkatkan kinerja Pemprov Sumsel.

Menjelang Pilkada serentak 2024 di Provinsi Sumsel, Elen Setiadi juga mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas. "ASN dilarang ikut politik praktis, karena dilarang dalam aturannya. Profesionalitas ASN yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya," tutupnya.

BACA JUGA:Rotasi 16 Pejabat Jelang Pilkada, Pj Gubernur Sumsel Tegaskan Pentingnya Netralitas ASN

BACA JUGA:Tak Diberi Uang Jajan, Anak di Palembang Aniaya dan Ancam Bunuh Ayah Kandung

Namun, rencana rotasi ini mendapat kritik dari anggota DPRD Provinsi Sumsel. Chairul S Matdiah menilai bahwa pergantian jabatan tersebut bertentangan dengan etika, mengingat pilkada akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Etikanya ini jelang pilkada, jadi kurang etis dilakukan pergantian. Apalagi pergantian itu tidak mendesak untuk dilakukan," ujarnya.

Ia mengkhawatirkan bahwa rotasi ini berpotensi berbau politis dan dapat dianggap sebagai dukungan terhadap salah satu pasangan calon.