Kenaikan PBB Dibebankan ke Dana Desa, Kades Menjerit

MUARADUA, HARIANOKUSELATAN.ID - Pasca dilakukannya Pemutakhiran dan Pemetaan Objek Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Selatan melalui Badan Pensapatan Daerah (Bapenda) Para Kepala Desa (Kades) diberbagai Kecamatan wilayah Kabupaten OKU Selatan menjerit akan kenaikan Pembayaran Pajak PBB yang harus dibebankan ke Dana Desa.

Diketahui, pajak yang harus diselesaikan itu sendiri meliputi Pajak Bumi Bangunan (PBB), pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (PHTB), Pajak Galian C, dan Pajak Makan Minum.

Salah satu caontoh disuatu desa yang di Kecamatan Muaradua jika sebelumnya Kepala Desa mengeluarkan Pajak sebeqar 16 Juta pada Tahun 2024 ini mengalami peningkatan hingga mencapai 80 Juta bahkan ada yang lebih.

BACA JUGA:Pasangan Heri Amalindo-Popo Ali (HAPAL) Segera Deklarasi

BACA JUGA:Sholehien Abuasir Pastikan Tak Ikut Pilkada OKU Selatan 2024

Tak hanya itu, disalah satu Desa yang ada di Kecamatan Muaradua dan Kemacatan lainnya di Kabupaten OKU Selatan terdapat Hutan Kawasan dikenakan Pajak PBB.

Anehnya lagi. Dibeberapa wilayah itu terdapat beberapa Hutan Kawasan terdapat di Pemutakhiran dan Pemetaan Objek Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sehingga ditetapkannya untuk dipungut Pajak.

BACA JUGA:PT Montana Survei Lokasi Festival Bazar

BACA JUGA:Sekda Banyuasin Ancam Pecat Kepala Sekolah Yang Minta Uang Ke Wali Murid

Hal ini sebagaimana yang dibeberkan oleh salah satu Kepala Desa yang ada di OKU Selatan yang enggan disebutkan saat dibincangi Wartawan Harian OKU Selatan. Rabu, 3 Juli 2024.

Dikatakannya, atas ini tentu sangat memberatkan kami selaku Kepala Desa dikarenakan masyarakat tidak tahu akan itu.

"Selama ini masyarakat tahunnya sudah dibayar Kades, tapi kalau mengalami kenaikan seperti ini sangat berat bagi kami, karena tidak ada Dana Desa itu untuk pajak PBB," cetusnya. (Dal)